ULANGAN OTONOMI DAERAH KELAS IX SEMESTER GANJIL

1.Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah yang berlaku sekarang adalah ....
a.UU No. 20 / 1980 b.UU No. 32 / 2004
c. UU No. 30/ 2003 d. UU No. 22 / 1999

2.Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah.............
a.Kesamaan b. Pemerataan
c. Keselarasan d. Partisipasi

3.Kewenangan daerah, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali...........
a.Pembangunan b. Peradilan
c. Ekonomi d. Kesehatan

4.Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan.........................
a.Otonomi dan Tugas Pembantuan c. Tugas Pembantuan
b.Otonomi daerah d. Tugas Otonomi

5.Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka pelaksanaannya.....
a.Masyarakat langsung melakukan demonstrasi
b.Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
c.Tidak menanggapi, karena tidak bersangkutan
d.Tetap mematuhi semua kebijakan publik

6.Segala kebijakan, baik yang berkait dengan hukum, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut.....
a. Kebijakan atasan b. Kebijakan publik
c. Kepentingan kelompok d. Peraturan daerah

7.Perhatikan pernyataan di bawah ini
1.ditujukan untuk kepentingan umum
2.dibuat oleh yang berwenang
3.kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundangan
4.ditujukan untuk kelompok tertentu

Dari pernyataan diatas, yang bukan ciri-ciri kebijakan publik adalah......
a.Nomor 1 b. Nomor4 c. Nomor 3 d. Nomor 2

8.UU adalah kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga .......
a.Presiden c. DPR
b.Presiden dan DPR d. MPR

9.Perhatikan pernyataan di bawah ini................
1.evaluasi kebijakan publik
2.perumusan kebijakan publik
3.isu / masalah publik
4.penerapan kebijakan publik
Langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang paling benar adalah........
a. 3, 4, 2, 1 c. 3, 4, 1, 2
b. 3, 2, 4, 1 d. 2, 1, 4, 3

10.Faktor eksternal (faktor dari luar) yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah adalah....
a. Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b. Masyarakat telah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa keterlibatan masyarakat
c. Masyarakat tidak mau tahu
d.Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik.

11.Di bawah ini adalah pernyataan yang menunjukkan konsekwensi akibat ketidak aktifan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kecuali.....
a.Kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat
b.Kebijakan publik yang dikeluarkan dapat mengayomi masyarakat
c.Kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu
d.Kebijakan publik dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

12.Bentuk kebijakan publik di daerah adalah...
a.UU b. Peraturan daerah
c.Peraturan Pemerintah d. Peraturan Desa

13.Penyelesaian masalah, apakah akan dimasukkan dalam perumusan peraturan desa / daerah atau tidak berada pada tahap....
a.Penyusunan agenda c. Penetapan kebijakan
b.Perumusan kebijakan d. Pelaksanaan kebijakan

14.Yang bukan merupakan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat akibat dari kebijakan publik adalah....
a.Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
b.Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat
c.Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
d.Kebijakan publik akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

15.Pihak non formal dalam perumusan kebijakan publik adalah....
a. DPD c. DPRD
b. Warga negara d. BPD

Good Luck

kirim jawaban anda ke :e-mail
1. smpn162@yahoo.co.id
2. Facebooknya PURWOKO SALIP